 |
| Charles B. Benu S.H. |
TTS | Detik Sarai — Perubahan APBD Timor Tengah Selatan TA 2026 naik dari Rp 1,566 Triliun menjadi Rp 1,664 Triliun. Naik Rp 97,6 Miliar. Di atas kertas, ini kabar baik.
Tapi setelah membedah Laporan Banggar DPRD TTS tanggal 24 dan 28 September 2026, ada fakta pahit yang harus dibuka jujur ke publik.
Dari kenaikan Rp 97,6 Miliar itu, *Rp 82 Miliar berasal dari Transfer Pusat.* DAU naik Rp 70,9 Miliar, DBH Pajak Provinsi Rp 8,8 Miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya naik *Rp 5,7 Miliar*, dari Rp 100 Miliar menjadi Rp 105,7 Miliar.
Dan ironisnya, kenaikan PAD itu pun bukan dari pasar, bukan dari tambang, bukan dari pajak usaha. Tapi dari BLUD RSUD SoE Rp 4 Miliar dan Kapitasi Dinas Kesehatan Rp 1,7 Miliar. Artinya, PAD kita naik karena orang sakit berobat, bukan karena ekonomi daerah tumbuh.
Hari ini rasio kemandirian fiskal TTS hanya *6,35%*. Artinya 93,65% napas APBD kita tergantung pusat.
Potret Jujur Realisasi PAD: Banyak OPD Gagal Capai Target
Data Banggar per 21 September 2026 adalah cermin paling jujur:
Yang sudah melampaui target, patut diapresiasi: Dinkes 106,02%, RSUD 105,45%, Dinas PRKP 167,61%.
Tapi lihat yang lain:
- Dinas Perikanan: 3,50% dari target Rp 582 Juta
- Setda RSPD: 14,09%
- Perindagkop & UMKM: 16,13%
- Dinas TPHP: 16,66%
- DLH: 24,41%
- BPKAD: 27,59% dari target Rp 32,1 Miliar
- Bapenda: 53,10% dari target Rp 37,8 Miliar
BPKAD dan Bapenda adalah jantungnya PAD. Kalau jantungnya saja baru 27% dan 53% di bulan September, jelas ada yang salah dalam sistem pemungutan. Target ditetapkan tanpa kajian potensi riil.
Hitungan Ilmiah: Berapa Sebenarnya Uang yang Bocor?
Beta menggunakan metode Analisis Potensi Fiskal yang lazim dipakai BPKP dan Kemendagri. Rumusnya sederhana:
*Potensi PAD = Jumlah Objek Riil x Tarif Perda x Tingkat Kepatuhan*
*1. Pasar Inpres SoE: Potensi Hilang Rp 12,09 Miliar*
Target Rp 37,8 M, realisasi Rp 20,07 M. Sisa Rp 17,73 M tidak tertagih.
Jika sistem karcis manual yang rawan bocor diganti e-retribusi (QRIS) dan kepatuhan naik dari 53% ke 85%, maka:
`(85% - 53%) x Rp 37,8 M = 32% x 37,8 M = Rp 12,09 Miliar`
Ini adalah tambahan paling besar, tanpa perlu cari pedagang baru.
*2. Menara Telekomunikasi: Potensi Hilang Rp 1,5 Miliar*
Di TTS diperkirakan ada 90 tower. Tarif Retribusi Pengendalian Menara sesuai Perda Rp 20 juta/tower/tahun.
`90 tower x Rp 20 juta = Rp 1,8 Miliar / tahun`
Realisasi saat ini hanya sekitar Rp 300 Juta. Tambahan bersih Rp 1,5 Miliar dari Telkomsel, Indosat, XL, dan ISP yang beroperasi di TTS.
*3. Retribusi Sampah Kota SoE: Potensi Baru Rp 1,0 Miliar*
12.000 KK di Kota SoE x Rp 10.000/bulan x 12 bulan x 70% kepatuhan
`= Rp 1,008 Miliar / tahun`
Perda sudah ada, tinggal dilaksanakan.
*4. Galian C & Batu Warna: Potensi Hilang Rp 3,3 Miliar*
Estimasi 200 truk/hari x Rp 120.000/truk (8m3 x Rp 15.000) x 300 hari kerja x 60% kepatuhan
`= Rp 4,32 Miliar / tahun`
Realisasi sekarang baru ± Rp 1 Miliar. Potensi bersih Rp 3,3 Miliar.
*5. Kontraktor Luar, RPH, dan Wisata: Potensi Rp 3,75 Miliar*
- Pajak kontraktor luar dari proyek DAU Rp 70,9 M: ± Rp 1 Miliar
- 3 RPH Kecamatan x 50 ekor x Rp 50.000 x 300 hari: Rp 2,25 Miliar
- Tiket wisata Fatukopa/Oehala: 50.000 orang x Rp 10.000 = Rp 500 Juta
*TOTAL TAMBAHAN POTENSIAL: Rp 21,64 Miliar*
Dengan demikian:
*PAD 2026 (Rp 105,7 M) + Potensi (Rp 21,64 M) = Rp 127,34 Miliar*
Jika ditambah pertumbuhan RSUD dan Dinkes, PAD 2027 sangat realistis mencapai *Rp 130-140 Miliar*. Rasio kemandirian bisa naik dari 6,35% menjadi 9%.
Kesimpulan
Persoalan APBD TTS bukan tidak ada uang, tapi uang yang ada bocor di tengah jalan. Kenaikan APBD Perubahan 2026 yang bersumber dari pusat tidak akan membuat TTS mandiri.
Solusinya bukan menaikkan pajak rakyat kecil. Solusinya adalah:
1. Digitalisasi total retribusi pasar dan galian C.
2. Menagih retribusi dari objek besar yang selama ini gratis: tower, kontraktor luar, dan tambang.
3. Mengevaluasi penetapan target PAD yang tidak berbasis data.
SiLPA Rp 32,9 Miliar tahun 2025 adalah bukti bahwa banyak program tidak dieksekusi. Jangan sampai APBD 2026 yang sudah naik ini juga berakhir menjadi SiLPA lagi di akhir tahun. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, dalam bentuk jalan, air, dan pasar yang layak.
Red/AH
