![]() |
| Ditres PPA & PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., dan Kuasa Hukum Korban, Rusydi Saleh Maga, S.H., |
Perkembangan penanganan kasus tersebut disampaikan Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., melalui penyidik Earil Galuh Riwu, S.H., di Kupang, Rabu (18/11/2026).
Earil menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya telah melayangkan surat panggilan sejak Selasa pekan lalu untuk jadwal pemeriksaan pada Jumat kemarin. Namun, terlapor berhalangan hadir memenuhi panggilan perdana tersebut.
Melalui penasihat hukumnya, Bildad Thonak, pihak terlapor telah menyampaikan konfirmasi resmi dan memohon penundaan jadwal pemeriksaan hingga Jumat pekan ini pukul 13.00 WITA.
"Penundaan pemeriksaan ini bukan karena hambatan dari pihak penyidik, melainkan atas permintaan terlapor melalui penasihat hukumnya. Yang bersangkutan meminta waktu karena masih mendampingi istrinya yang sedang sakit dalam kondisi hamil tujuh menuju delapan bulan," ujar Earil.
Penyidik turut mengungkapkan bahwa istri terlapor sebelumnya juga sempat meminta penundaan pemeriksaan karena menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Tentara. Setelah keluar dari rumah sakit, yang bersangkutan bersikap kooperatif dan telah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik.
Menghadapi jadwal pemeriksaan ulang pada Jumat mendatang, Ditres PPA dan PPO Polda NTT menegaskan akan bertindak sesuai prosedur hukum jika terlapor kembali mangkir tanpa alasan yang sah.
"Jika pada hari Jumat ini pukul satu siang yang bersangkutan tidak hadir, penyidik akan menerbitkan administrasi pemanggilan kedua sebagai saksi. Apabila panggilan kedua tetap tidak diindahkan, kami akan melakukan upaya paksa untuk membawa saksi," tegasnya.
Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan saksi rampung, penyidik akan segera menyusun berkas untuk mengajukan disposisi gelar perkara kepada Dirres PPA dan PPO Polda NTT. Tahapan gelar perkara ini nantinya menentukan arah status hukum perkara, termasuk penetapan tersangka.
Pihak kepolisian memastikan pengusutan kasus ini berjalan profesional, objektif, dan tidak tebang pilih di tengah penanganan berbagai perkara lainnya. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan penasihat hukum korban serta memastikan keberadaan terlapor tetap terpantau karena yang bersangkutan masih aktif bekerja di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT.
Kuasa Hukum Korban Apresiasi Penyidik
Menanggapi progres tersebut, kuasa hukum korban, Rusydi Saleh Maga, S.H., mengapresiasi kinerja dan profesionalisme penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Ia berharap seluruh tahapan hukum berjalan objektif dan transparan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami mengapresiasi profesionalisme penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT yang terus bekerja mendalami perkara ini. Kami berharap proses penanganannya berjalan secara serius dan tuntas sehingga korban mendapatkan kepastian hukum serta keadilan," ujar Rusydi, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, kepentingan serta hak-hak korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum. Ia berharap pengungkapan perkara berdasarkan alat bukti dan fakta hukum tidak berlarut-larut agar korban dan keluarganya segera memperoleh keadilan.
"Kami mempercayakan penanganan perkara ini kepada penyidik. Namun, kami juga berharap prosesnya tidak berhenti pada pemeriksaan semata. Kasus ini harus dituntaskan sesuai mekanisme hukum agar keadilan bagi korban benar-benar terwujud," tutupnya.
Red/AH

